Salah satu perusahaan Jepang yang diajak untuk berkolaborasi dalam proyek food estate ini adalah Group Sumitomo.
halojapin.com. Jepang sedang mempelajari investasi terkait dengan lumbung pangan atau food esatate di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu perusahaan Jepang yang diajak berkolaborasi adalah Group Sumitomo.
Informasi tersebut datang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. “Kita ajak perusahaan Jepang. Ada dua yang sedang mempelajari, satu Group Salim dan yang dari Jepang Grup Sumitomo,” kata Basuki setelah bertemu dengan sejumlah pebisnis Jepang di Tokyo.
Menurut Basuki lokasi lumbung pangan ini berada di lahan seluas 43.000 hektare. Proyek ini membutuhkan investasi besar yang tujuannya adalah mensuplai makanan ke IKN. “Tinggal bawa uang dan teknologi Anda, kami sudah siapkan lahannya,” ujarnya di hadapan para pebisnis Jepang.
Lebih lanjut Basuki menjelaskan bahwa pembangunan proyek tersebut sangat butuh investasi dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri. Investasi sektor swasta ini penting karena porsi pembiayaan pembangunan IKN dari pemerintah hanya 20-30 persen. Saja. Adapun sisanya adalah dari pihak swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).
Sekedar informasi pembiayaan proyek IKN yang pembiayaannya dari pemerintah terbagi menjadi Batch 1 dan 2. Untuk total investasinya sebesar Rp60,9 triliun. Pada Batch I ada 43 proyek yang proses pembangunannya sejak 2020 hingga Maret 2023. Total proyeknya Rp24,5 triliun. Adapun proyek-proyek yang masuk dalam Batch 1 adalagh jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden hingga Kantor Kementerian Koordinator. Sedangkan proyek Batch 2 terdiri 45 proyek. Nilai investasi proyeknya mencapai Rp36,4 triliun. “Untuk Batch 1, progress-nya 53 persen. Batch 2, karena baru mulai maka angkanya masih 1,2 persen,” katanya.
Proyek pembangunan IKN sendiri akan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Namun, pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari total total kebutuhan dana proyek IKN. Untuk prioritas pembangunan sendiri meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden dan kantor wakil presiden, menurut Kementerian Pekerjaan Umum.
